
Trump Bangun Cadangan Bitcoin, Indonesia Tertarik Ikuti Jejak AS?
Jakarta, Pemerintah Amerika Serikat (AS), yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump, mempresentasikan cadangan Bitcoin dan properti digital AS. Ini menandai perubahan besar dalam kebijakan cryptocurrency global dan merupakan sinyal yang kuat bagi negara lain, termasuk Indonesia untuk mempertimbangkan strategi serupa.
“Jika negara besar seperti Amerika Serikat mulai membuat cadangan bitcoin, itu bisa menjadi tren global. Negara -negara lain, termasuk Indonesia, harus memperhitungkan tindakan strategis yang serupa untuk mengikuti perkembangan ekonomi digital,” kata Oscar Armawan, CEO Indodax, dalam laporannya (3 Desember 2012).
Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan kepada kita Bitcoin sebagai pengakuan sumber daya strategis. Kebijakan ini juga tidak hanya mendapat perhatian, karena Amerika Serikat tidak hanya menyimpan Bitcoin dan Ethereum, tetapi juga termasuk XRP dan Solana dalam daftar sumber daya digital strategis.
Selain itu, solusi ini dapat menjadi bagian dari dinamika strategi ekonomi politik dan AS yang berkaitan dengan dominasi sumber daya digital di seluruh dunia. Strategi saham Bitcoin Amerika Serikat tidak hanya bertujuan untuk mendiversifikasi kegiatan, tetapi juga untuk mengurangi tekanan otoritas pemerintah.
“Jika Bitcoin termasuk dalam cadangan strategis negara itu, tidak mungkin properti dijual dalam waktu singkat, yang dapat memengaruhi harga bitcoin di pasar,” jelasnya.
Di Indonesia, aturan yang dimiliki oleh cryptocurrency masih menghadapi tantangan. Meskipun disesuaikan sesuai dengan Layanan Layanan Keuangan (OJK), partisipasi Bank Indonesia (BI) belum terlihat pada aspek strategis, seperti tindakan dalam mata uang asing.
“Harus ada harmoni antara lembaga -lembaga terkait yang belum diblokir oleh aturan cryptocurrency Indonesia. Sebelumnya kita telah maju ke regulasi properti cryptocurrency di Asia Selatan, tetapi sekarang kita sudah mulai pergi,” tambah Oscar.
Selain itu, adopsi Bitcoin di dalam negara dapat menyebabkan tantangan baru pada konsep desentralisasi, yang merupakan cryptocurrency utama. Karena beberapa negara mengumpulkan bitcoin, semakin besar kemungkinan kontrol kelembagaan dari kegiatan -kegiatan ini. Dalam konteks global, semakin banyak negara yang mengakui Bitcoin sebagai sumber daya strategis dapat menyebabkan perubahan politik di berbagai negara.